PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kabupaten Ciamis belum memutuskan apakah akan memberikan pendampingan hukum terhadap dua kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Saat ini kedua kasus tersebut masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis.
“Sampai saat ini, kami belum memutuskan (apakah ada pendampingan hukum atau tidak), karena harus dibahas secara teknis dengan DPMPD Ciamis serta Apdesi. Yang pasti kami sepenuhnya menyerahkan persoalan tersbeut kepada aparat penegak hukum,” tutur Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, Kamis 17 September 2020 di lobi Setda Ciamis kepada “PR”.
Dia juga mengaku prihatin dengan adanya dua kepala desa (saat ini sudah mantan) yang terjerat kasus tersebut. Yana berharap kejadian itu dapat menjadi pelajaran bagi kepala desa lainnya, agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
Baca Juga: Rahasia Kulit Mulus dan Sehat dari 5 Negara, Salah Satunya Tiongkok Gunakan Teh
“Saya sangat prihatin sekali dengan adanya kasus tersebut. Kejadian ini bisa menjadi cermin untuk semua kades,” kata Yana.
Dia mengingatkan bahwa jabatan itu adalah amanat dari rakyat, oleh karenanya harus dijaga sebaik mungkin. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya, mengacu pada aturan.
“Saya berharap kejadian serupa jangan sampai kembali terulang di kemudian hari. Ingat jangan sampai keluar dari jalur yang ditentukan,” tutturnya.
Baca Juga: Jadwal Acara tvN Asia 18 September 2020, Ini Sinopsis Drama Korea 'Flower of Evil' Episode ke-15
Seperti diketahui Kejari Ciamis menahan dua kepala desa saat ini sudah mantan, yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Yakni, RH, Kepala Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis terlibat dugaan korupsi retribusi Situ Panjalu, antara tahun 2015–2018 yang totalnya Rp2,2 miliar. Dalam kasus tersebut setidaknya 20 orang dijadikan sebagai saksi.