/photo/2024/01/07/3022785470.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ratusan warga Ciamis dikerahkan untuk melipat kertas suara pemilihan umum presiden dan pemilu legislatif. Pelipatan dilakukan di Gudang Logistik KPU di Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Selasa, 9 Januari 2024.
Tampak sejumlah aparat keamanan melakukan penjagaan ketat. Sementara itu, petugas keamanan dari KPU yang berjaga di depan pintu, hanya memperkenankan masuk orang yang mengenakan kartu identitas atau sudah mendapat izin.
Di dalam gudang yang luas itu, tampak sibuk puluhan kelompok petugas pelipat yang melibatkan warga sekitar KPU, warga sekitar gudang penyimpanan , termasuk juga ada warga penyandang disabilitas.
Mereka duduk di lantai berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang. Dilihat dari ketrampilannya melipat, tidak sedikit di antaranya sudah punya pengalaman melipat kertas suara pada pemilu sebelumnya. Sedangkan beberapa orang baru pertama kali ikut bekerja melipat kertas suara.
Sebelum dilipat, petugas melihat dengan saksama kertas suara. Memeriksa apakah terdapat titik atau noktah maupun percikan tinta di luar yang diperkenankan. Setelah diperiksa, baru dilipat sesuai dengan garus yang dibuat untuk memudahkan pelipatan.
“Hari ini baru mulai pelipatan kertas suara, Kegitan ini melibatkan 550 orang yang dibagi menjadi dua sif, pagi dan sore. Untuk memudahkan, mereka dibagi per kelompok dengan anggota masing-masing 10 orang,” kata Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani, didampingi Komisioner KPU Tohirin.
Dia mengatakan, pekerjaan melipat ini melibatkan warga sekitar KPU, sekitar gudang peyimpanan logistik KPU, termasuk juga ada dari disabhilitas sebanyak satu kelompok. Diperkirakan kegiatan melipat kertas suara berlangsung selama 10 hari.
“Sorlip, sortir dan lipat, target kami berlangsung 10 hari. Mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat,” tuturnya.
Oong menambahkan, surat suara yang pertama ilipat adalah surat suara DPRD Ciamis, disusul DPRD provinsi, DPR, dan terakhir pilpres. “Jadi pelipatan dilakukan berjenjang. Satu set surata suara DPR kabupaten selesai, disusul yang DPRD provinsi, dan seterusnya,” jelas Oong.