/photo/2024/01/13/1542593135.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung lahirnya Jabar Bantuan Hukum (JBH). JBH merupakan lembaga independen yang memberikan pendampingan, konsultasi, dan perlindungan hukum untuk perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat yang tidak mampu.
JBH diluncurkan di Aula Timur Gedung Sate yang dihadiri sejumlah tokoh maupun jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis, 11 Januari 2024.
Hadir pula Ketua Pembina Jabar JBH yaitu Atalia Praratya lalu salah satu pengurus JBH yaitu mantan Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan. Selain itu, hadir pula Plh Asda 1 Dodo Suhendar dan sejumlah tokoh lainnya seperti mantan Bupati Bandung Dadang Naser dan Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Tak hanya itu, hadir pula perwakilan dari kemenhukham, Polda Jabar, dan juga Kejati.
Usai meresmikan, Atalia menuturkan, JBH dibentuk karena banyaknya kasus hukum yang dialami oleh perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, bahkan masyarakat yang tidak mampu.
Mereka seolah-olah takut untuk melaporkan kejadian hukum yang mereka alami atau di antaranya tidak memiliki akses untuk dapat menyelesaikan kasus hukum yang mereka alami.
"Dengan demikian, JBH hadir yang terdiri dari berbagai unsur hukum seperti pengacara, kepolisian, kejaksaan, yang siap memberikan penyuluhan pendampingan hukum secara gratis kepada perempuan, anak, disabilitas lansia dan masyarakat yang kurang mampu dan ini gratis," tuturnya.
Saat ini, laporan pengaduan dapat melalui akun instagram resmi Jabar Bantuan Hukum. Mereka siap menerima laporan dari masyarakat namun laporan akan disaring, mana laporan yang harus ditindaklanjuti atau laporan yang harus ditangani dengan penyuluhan.
Menurut Atalia, sebelum peresmian, JBH telah menuntaskan lima kasus hukum. Di antaranya di Indramayu dan Cirebon.
"Ke depan insyaAllah akan kolaborasi sama pemerintah termasuk dengan kemenhukham, untuk penyuluhan dan edukasi dan pendampingan. Dan kami tidak sendiri kami juga berkolaborasi dengan Jabar Bergerak juga," ucapnya.
Tak hanya itu, ekosistem sadar hukum di Jawa Barat telah terbentuk dengan hadirnya duta pelajar sadar hukum, sekolah sadar hukum sebanyak 171 sekolah, dan desa serta kelurahan sadar hukum untuk sama-sama melakukan pembinaan terhadap masyarakat.