/photo/2023/01/13/88102815.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Masalah pungutan liar (pungli) di Masjid Raya Al Jabbar menjadi peringatan banyak masalah yang perlu dibenahi dalam pengelolaan masjid dan masalah sosial dan lingkungan di sekitar masjid.
Secara kelembagaan, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey T Machmudin pun segera merevisi Keputusan Gubernur tentang kepengurusan Masjid Raya Al Jabbar. Disebutkan Bey, dia sebagai Dewan Penasehat akan menggandeng dua mantan Gubernur Jabar yaitu Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil. Keduanya memiliki keterkaitan dalam pembangunan masjid terbesar di Jabar tersebut.
"Saya lihat itu bukan masalah pungli saja jadi ada masalah odong-odong juga di antaranya. Dan ini juga terkait dengan Kepgub tentang kepengurusan Al Jabbar akan saya ubah. Jadi gubernur itu akan menjadi dewan penasehat bersama mantan-mantan gubernur, jadi seperti Pak Ridwan Kamil sama Pak Ahmad Heryawan juga akan terlibat di situ," ujar Bey usai Halalbihalal di Gedung Sate, Kamis, 18 April 2024.
Menurut Bey, kedua sosok mantan gubernur tersebut merupakan sosok yang memiliki ide Al Jabbar.
"Dan saya rasa kalau kami berkumpul dengan penasehat itu akan lebih baik buat penyelesaiannya seperti apa," katanya.
Tentang pungli maupun premanisme, tegas Bey, sekali lagi tidak ada toleransi.
Tak hanya itu, Bey pun memandang pergerakan jamaah pun perlu ditata. Terlebih masih ada praktik botram di Al Jabbar dan juga odong-odong yang jika dihentikan khawatir akan menyulitkan masyarakat.
"Jadi kami ingin melihat secara keseluruhan masalah selain pungli. Ada juga masalah perparkiran nanti juga kami akan panggil dengan dandim Bandung akan bahas seperti apa. Intinya adalah kami sepakat bahwa Al Jabbar menjadimasjid raya yang baik, jamaah yang hadir juga mendapatkan kenyamanan dan keamanan tapi masyarakat sekitar juga sudah mendapatkan manfaat juga," ucapnya.***