/photo/2024/01/18/2606329069.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait dana dan biaya haji 2024. Ace menyampaikan hal tersebut pada Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M, di Mason Pine, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
“Pada 13 November 2023, Komisi VIII DPR membentuk Panja BPIH 1444H/2023M. Kementerian Agama kemudian menyampaikan komponen BPIH yaitu sebesar Rp105 juta,” kata Ace, Kamis, 18 Januari 2024.
Ace juga menjelaskan, DPR dan Pemerintah memutuskan BPIH tahun 1445H/2024M sebesar Rp93.410.286 berdasarkan pembahasan pada 27 November 2023.
“Dari total biaya itu, jemaah membayar Rp56.046.172 dan sebesar Rp37.364.114 diambil dari nilai manfaat dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” ucapnya.
“Alhamdulillah kita bisa menekan biaya haji lebih efisien. Ini berkat perjuangan politik. Sebesar 40 persen dari BPKH dan 60 persen berasal dari setoran jamaah,” katanya.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu juga mengatakan, dana haji itu sebenarnya bukan dikelola oleh Kementerian Agama, melainkan dikelola oleh sebuah badan khusus yaitu BPKH. Dia juga menerangkan tugas utama BPKH dalam pengelolaan dana haji selama ini.
“Sekarang yang mengelola uang haji bukan Kemenag. Tapi dikelola BPKH. Tugasnya ada tiga, yang pertama jadi kasir haji. Kedua menginvestasikan (dana haji dengan prinsip syariah) dan ketiga menempatkan keuangan haji sesuai peruntukannya,” katanya.
Ace kemudian menyampaikan perbandingan biaya haji Indonesia dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Biaya haji Indonesia, menurutnya, adalah yang termurah dibandingkan negara ASEAN lainnya.
“Pada tahun 2022, Brunei itu Rp176 juta. Singapura sebesar Rp98,5 juta. Malaysia Rp45,6 juta, dan Indonesia Rp39,8 juta,” kata Ace.***