/photo/2021/08/29/3237812991.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Hampir setiap hari, media massa dipenuhi pemberitaan tentang tindak pidana korupsi (tipikor). Pejabat publik dari berbagai tingkatan, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga menteri, terjerat kasus korupsi.
Para pejabat itu mendapatkan berbagai fasilitas dari negara, seperti rumah, kendaraan dinas, tunjangan, dan lainnya. Fasilitas ini seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, banyak yang tetap korupsi.
Kerap timbul pertanyaan di benak masyarakat, mengapa mereka tetap korupsi meskipun sudah diberikan fasilitas dan harta yang lebih dari cukup?
Salah satu alasannya adalah untuk mengganti biaya tinggi yang harus mereka keluarkan saat hendak mendapatkan jabatan. Banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena diduga menyuap atau menerima gratifikasi untuk menutupi biaya kampanye yang fantastis.
Pejabat yang bermental korup selalu mencari celah untuk memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang untuk melakukan korupsi, seperti menyelewengkan dana proyek, menerima suap, atau melakukan pungutan liar.
Korupsi selalu bertalian dengan jabatan dan kekuasaan. KPK mencatat, sejak tahun 2004, saat Pilkada langsung pertama kali diterapkan di Indonesia, ratusan pejabat setingkat bupati, wali kota, maupun gubernur dicokok KPK karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.
Sangat jarang rakyat kecil ditangkap penegak hukum karena tindak pidana korupsi. Jika pun ada, mereka adalah orang-orang yang terseret, baik langsung maupun tidak langsung akibat ulah atasannya. Bahkan, ada sebagian dari rakyat kecil ini yang dikorbankan untuk tujuan menyelamatkan sang atasan.
Peribahasa asing mengatakan "Man behind the Gun" memberi gambaran cukup jelas, oleh siapa dan untuk kepentingan apa sebuah kekuasaan digunakan. Analogi "Kekuasaan adalah Uang" tidak mengada-ada dan benar adanya, karena sudah banyak bukti dan faktanya.
Pencegahan korupsi
Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga rakyat. Korupsi menghambat pembangunan, memperburuk kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.