PIKIRAN RAKYAT - Sebagian besar Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Indonesia belum mengimplementasikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam pembelajaran.
Hal tersebut mempengaruhi prosentase kelulusan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), di mana materi uji kompetensinya mengacu kepada SKL berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Oleh karena itu, perlu koordinasi yang intensif antara LSK, Organisasi profesi, dan organisasi mitra kursus lainnya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan uji kompetensi yang berprinsip Terbuka, Adil, Terukur dan Objektif (TATO) serta membranding LSK sebagai penjamin mutu lulusan yang berkualitas.
Baca Juga: Diduga Terlibat Prostitusi Online, Dua Artis Diamankan Pihak Polsek Tanjung Priok
Dilatarbelakangi hal tersebut, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud RI menggelar koordinasi penyelenggaraan uji kompetensi.
Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
Tujuan lain adalah untuk membangun persamaan persepsi tentang Program Kursus sebagai bagian penting dalam penyiapan Sumber Daya Manusia yang trampil, berkarakter, dan kompetitif.
Selanjutnya, membangun sinergitas antar komponen dalam menetapkan tujuan dan pencapaian target yang diharapkan. Tujuan terakhir adalah guna menguatkan peran masing-masing komponen dalam melaksanakan fungsinya terkait upaya pencapaian target yaknni membangun Sumber Daya Manusia yang trampil, berkarakter, dan kompetitif.
Baca Juga: Ingatkan Kalina Ocktaranny agar Tak Salah Pilih, Ibunda Vicky Prasetyo: Kita Orang Kampungan Banget
Adapun target dan output dari koordinasi mitra kursus dan pelatihan ini adalah tersusunnya rencana kerja penguatan kelembagaan inter organisasi dan lembaga binaannya. Tersusunnya program peningkatan kinerja inter organisasi dan lembaga binaannya.