PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD saling bersahutan, mengenai kerumunan massa penjemputan Habib Rizieq Shihab.
Hal itu bermula usai Ridwan Kamil diperiksa dua kali oleh polisi di Bareskrim Polri dan Mapolda Jabar, atas dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, oleh massa Front Pembela Islam (FPI) di Megamendung Bogor.
Ridwan Kamil yang meminta Mahfud MD ikut tanggung jawab, karena membolehkan Habib Rizieq pulang dan dijemput, disahuti Mahfud MD.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Topi Kesukaanmu dan Temukan Siapa Dirimu Sebenarnya
Apa motif politik di balik aksi sahut menyahut dua pejabat di negeri ini? Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si., Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) angkat bicara.
Menurut pengamat politik tersebut, kemungkinan Ridwan tidak hanya membidik Mahfud MD sebagai pihak yang bertanggung jawab, tapi ada pihak lain yang ada di lingkungan istana.
Atau justru kalimatnya ditujukan di tingkat pihak keamanan di tingkat keamanan yang leibh tinggi.
Baca Juga: Pilkada 2020 Usai, 2 Komisioner KPU Samarinda Positif Terinfeksi Covid-19
Tidak hanya Polda Jabar atau Polda Metro Jaya, tapi Polri harus turun karena saat penjemputan itu kan pelanggarannya begitu masif kenapa tidak tegas, tidak boleh ada penyambutan dan lainnya.
“Saya tidak melihat motif politik di balik pernyataan RK, akan menembak siapa, menyeret siapa. Menurut saya RK mengungkap sebagian fakta politk yang sebenarnya, jangan sampai ada pihak lain, yang seharusnya turut bertanggung jawab tapi menimpakan itu kepada polisi daerah dan gubernur, dalam hal ini gubernur DKI dan Jabar,” ujar dia, kepada wartawan, Kamis, 17 Desember 2020.