PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi pembangunan keluarga seiring status Indonesia, yang berada di urutan 4 dunia dan urutan ke 2 di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di DPR RI itu, pembangunan keluarga adalah hulu persoalan kasus tersebut.
"Angka prevalensi stunting di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan WHO. Butuh kerja keras dan serius untuk menurunkannya," kata Netty dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Fraksi PKS DPR RI, Senin, 21 Desember 2020.
Baca Juga: Jadi Korban Kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Prajurit TNI Tewas di TKP Usai Tertindih Truk
Netty menilai Pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga karena hulu persoalan ada di sana.
"Bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul jika stunting masih menghantui calon generasi bangsa," ujarnya menegaskan.
Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen.
Baca Juga: Ngotot Tak Mau Cerai dari Pablo Benua, Rey Utami: Saya Masih Sangat Sayang Dia
Oleh karena itu, Netty meminta Pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar pada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk menjadi leading sector pengentasan stunting.
"BKKBN harus diberi wewenang yang lebih luas dalam membangun keluarga Indonesia yang berketahanan, yang mampu atasi dan cegah stunting sejak dini," katanya.