PIKIRAN RAKYAT - Partai Demokrat menyinggung Kongres Luar Biasa (KLB) PDIP terkait adanya isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat atau kudeta.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan KLB PDIP pada 22 Juni 1996 lalu antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi bisa terjadi karena ada keterlibatan pemerintah.
"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDIP atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah," kata Riefky dalam pernyataan Partai Demokrat yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Jumat 5 Februari 2021.
Baca Juga: Sebut Ingin Kudeta AHY, Sekjen Demokrat: Moeldoko Janjikan Sejumlah Uang untuk Kader
Karena itu kata Riefki, gerakan politik untuk mengambil secara ilegal kepemimpinan yang sah tidak boleh dibiarkan, apalagi melibatkan pemerintah.
"Bagi para pengemban amanah rakyat, seperti saudara Moeldoko, yang menjadi pedoman seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan yang seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika dan keadilan," ucapnya.
"Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan,
demokrasi kita," kata Riefki.
Baca Juga: Soal Isu Kudeta, Partai Demokrat Tegaskan Tak Tuduh Pejabat Istana Terlibat Gerakan Politik
Lebih lanjut Riefky meyakini, bahwa gerakan politik tersebut pasti melibatkan orang besar dalam hal ini Moeldoko.