kievskiy.org

Maraknya Buzzer Politik Bentur Keleluasaan Berpendapat, Pengamat Cyber Ungkap Analisisnya

Ilustrasi buzzer politik.
Ilustrasi buzzer politik. /Pixabay/ B_A Pixabay/ B_A

PIKIRAN RAKYAT - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar masyarakat aktif dalam mengkritik pemerintah hingga detik ini masih menjadi buah bibir publik.

Pasalnya tak sedikit yang menuturkan keleluasaan berpendapat saat ini terbentur dengan ketakutan akan serangan buzzer politik dan UU ITE.

Contohnya saja beberapa waktu lalu, salah satu ekonom senior sekaligus mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie sempat blak-blakan segan berpendapat karena takut diserang buzzer.

Baca Juga: Ahok Kasih Tina Toon Angpao Spesial di Imlek 2021: Tidak Banyak Isinya

Tak hanya Kwik Kian Gie, bahkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menduga bahwa saat Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut, akan muncul di benak masyarakat pertanyaan terkait 'bagaimana bisa mengkritik tanpa harus dipenjara?'.

Sementara, menanggapi hal tersebut, Pengamat Keamanan Cyber Alfons Tanujaya menilai hadirnya para buzzer ini merupakan imbas dari residu politik yang terjadi beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel "Pengamat Cyber Sebut Kehadiran Buzzer Imbas Residu Politik", Alfons pun menyampaikan hematnya.

Baca Juga: Bertemu Menlu Qatar, Indonesia Sepakat Transisi Demokrasi Harus Digelar Pascakudeta di Myanmar

"Kita memang perlu melihat perkembangan terakhir dari ranah digital dan politik terakhir ada polarisasi kubu A dan B. Dan dilakukan secara profesional. Masih ada pihak yang belum bisa menerima dengan baik atas hasil politik," katanya saaton air di Radio PRFM 107,5 News Channel 107,5 News Channel, Sabtu 13 Februari 2021.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat