PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk melaksanakan pembatasan kegiatan (lockdown) mikro yang tidak merugikan perekonomian masyarakat.
Hal ini dilaksanakan dalam upaya menangani pandemi Covid-19, namun tidak mengesampingkan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Jokowi menyampaikan arahan ini dalam acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021, pada Kamis 11 Februari 2021.
Baca Juga: Wolves vs Southampton, Debut, Pemain Anyar di Inggris Dapat Hasil Sempurna
“Kita harus bekerja lebih detai lagi, lockdown skala mikro, micro lockdown. Tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat karena yang kita lockdown dalam skala kelurahan, RW, RT,” jelas Jokowi, dikutip dari Antara.
Lockdown mikro merupakan pembatasan kegiatan yang diterapkan di level kampung, desa, RT, dan RW.
Mendukung program Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun telah mengeluarkan telah mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/203/II/Ops.2./2021 mengenai Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala mikro di tingkat desa/kelurahan, RT dan RW di 7 provinsi, 98 kabupaten/kota, 19.687 desa/kelurahan.
Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru 12 Februari 2021, Skin hingga Diamond Terbatas dari Garena
“Jangan sampai yang terkena virus, misalnya satu kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota. Untuk Apa? Yang sering keliru kita di sini,” imbuhnya, sebagaimana diberitakan PortalJember.com dalam artikel, "Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus 1 Orang, yang Lockdown Seluruh Kota".