PIKIRAN RAKYAT - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pertemuan dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membahas tentang UU ITE.
Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menyebutkan, pertemuan dilakukan untuk membahas gagasan tata kelola penanganan kasus-kasus terkait penerapan UU ITE dalam kerangka hak asasi manusia (HAM) dan alternatif mediasi dalam penyelesaiannya.
Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam menyebutkan, penting menjaga prinsip HAM demi kepentingan publik dalam memanfaatkan ruang sosial media.
"Termasuk di dalamnya skenario penegakan hukum, termasuk bagaimana menggunakan rabat plan of action," kata M. Choirul Anam dalam keterangannya kepada Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 24 Februari 2021.
Baca Juga: Soal Pembelajaran Tatap Muka, Mendikbud Nadiem Makarim: Kalau Vaksinasi Guru Selesai
Baca Juga: Menteri Sosial Tri Rismaharini Sebut Penyalahguna Narkoba di Indonesia Capai 3,6 Juta Orang
Anam menyebutkan, pertemuan itu pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepahaman awal bersama. Bahwa Komnas HAM dan Dittipidsiber Bareksrim Polri akan menindaklanjuti dengan pertemuan konkret mekanisme penanganan dan kontribusi masing-masing dalam penanganan kasus berbasis ITE.
Kata dia, kerangka kerja bersama kedua lembaga akan dibahas lebih lanjut dalam tim bersama yang akan mendalami prinsip HAM, mekanisme penegakan hukum, termasuk koordinasi antar lembaga. Sementara, Komisioner Komnas HAM yang lain Hairansyah Ahmad melihat, penerapan UU ITE saat ini mempunyai polemik dalam upaya penegakan hukum.
Oleh karenanya kata dia, penting bagi Komnas HAM RI dan Polri untuk berkolaborasi membangun mekanisme bersama guna penanganan kasus ujaran kebencian, hoax, dan kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekpresi lainnya yang berlandaskan hak asasi manusia.