PIKIRAN RAKYAT – Pada 2020, Pemerintah tidak menyelenggarakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik itu pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, tahun ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Negara akan menerima sekira 189 ribu pegawai pemerintah daerah se-Indonesia.
Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa penerimaan 189 ribu pegawai tersebut terdiri atas 70 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional, selain guru.
Sementara itu, sebanyak 119 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diperuntukan bagi berbagai jabatan teknis yang diperlukan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi: Pemimpin Harus Berpihak kepada Kesenian Itu Salah Tapi Harus Punya Jiwa Seni
Baca Juga: Levante vs Athletic Bilbao: Lalui Laga Sulit, Los Leones ke Final Copa del Rey
Menurutnya, jabatan tersebut termasuk tenaga kesehatan dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas secara spesifik guna memenuhi target pembangunan.
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa secara proporsional, 70 hingga 80 persen terdiri atas tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana (KB) atau pegawai yang langsung bertugas di lapangan.
Menurutnya jumlah tersebut merupakan kebutuhan untuk dua tahun, yaitu 2020 dan 2021 karena pada 2020 Negara tidak menyelenggarakan penerimaan ASN.