/photo/2021/03/04/1054509723.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Diduga sejumlah daerah di Indonesia belum seluruhnya memadankan data penerima bantuan sosial (bansos) dengan data kependudukan yang menyebabkan penyaluran bantuan belum merata dan tepat sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebutkan bahwa sejumlah daerah belum 100 persen memadankan data penerima bantuan sosial dengan data kependudukan, sehingga penyaluran tiga program bantuan sosial Kementerian Sosial menjadi belum tepat sasaran.
“Ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan,” kata Mensos Tri Rismaharini ketika memberikan keterangan pers virtual usai mengikuti Rapat Terbatas Percepatan Penyaluran Bansos bersama Presiden, Rabu, 17 Maret 2021.
Mensos Risma mengatakan bahwa bantuan Kemensos terdiri atas Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baca Juga: Sambangi DPRD Ciamis, Puluhan Guru PAI Adu Nasib Minta Diangkat Jadi P3K
Dilansir Pikiran Rakyat.com (PR) dari Antara, sesuai target yang telah ditetapkan, BPNT ditujukan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, sementara PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, dan BST untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.
Ia mengatakan bahwa beberapa bulan lalu, pihaknya melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur maupun PT Pos.
Hasilnya, penerima manfaat untuk BPNT berjumlah 13.228.513 keluarga, PKH 8.907.446 keluarga, dan BST 8.428.327.
Oleh karena itu, ia berharap daerah lainnya segera memadankan data penerima bansos dengan data kependudukan.