/photo/2021/03/16/1942038123.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, dengan ditolaknya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang maka kisruh di internal Partai Demokrat di depan hukum administrasi selesai.
"Maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai (selanjutnya) berada diluar urusan pemerintah," kata Mahfud MD menyikapi persoalan Partai Demokrat usai hasil KLB Deli Serdang ditolak Kemenkumham, Rabu 31 Maret 2021.
Mahfud MD menyampaikan, pihaknya perlu menegaskan kalau ada beberapa pihak yang mempertanyakan mengapa sikap pemerintah terkesan mengulur-ngulur waktu, itu adalah hal yang wajar.
"Hukumnya memang begitu," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Baru Dilakukan Sekali, KPK Bakal Evaluasi Efektivitas Program Penyuluhan Antikorupsi
Baca Juga: Takut Anak Kena Imbas Saat Putus dari Richard Kyle, Jessica Iskandar: Saya Merasa Bersalah
Pasalnya, kata Mahfud MD, ketika ada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, pihak yang menyelenggarakan KLB belum memberikan laporan resmi kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.
"Belum ada dokumen apapun, lalu pemerintah disuruh melarang kan tidak boleh itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998," kata Mahfud MD.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly secara resmi menolak hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang.