PIKIRAN RAKYAT - Pengguna layanan digital seperti Netflix, Spotify hingga Zoom di Indonesia terbilang tinggi. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 penggunaan produk digital asing tersebut semakin tinggi.
Melihat hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung upaya pemerintah untuk memaksimalkan pajak dari produk layanan digital tersebut.
Dikatakan LaNyalla, kehadiran aplikasi digital tersebut memang membantu masyarakat dalam mengurangi kejenuhan dalam menjalankan aktivitasnya dari rumah.
Penggunaan yang sangat tinggi tentunya meraup keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan aplikasi tersebut.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ungkap Tiga Strategi Tingkatkan Daya Saing Pelaku Ekraf di Yogyakarta
"Sayangnya pemerintah belum mampu mengenakan pajak penghasilan pada platform perusahaan digital asing tersebut. Padahal hal itu sudah diatur dalam perubahan kelima UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)," paparnya dalam keterangan resmi yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 21 Mei 2021.
Agar dapat mengenakan pajak tersebut, LaNyalla mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan pemerintah (PP) terkait pemungutan pajak.
Ditambahkannya, pemerintah juga bisa membuat aturan lain yang dapat menjadi dasar kekuatan hukum untuk memungut pajak pada perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia.
"Dasar hukum ini yang harus dibuat sebagai landasan untuk menarik pajak penghasilan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi saya kira landasannya itu harus dibuat secepat mungkin," ungkapnya.
Baca Juga: Potret Luapan 'Emosi' Massa Bela Palestina di Kedubes AS Jakarta Dalam Bingkai Poster