PIKIRAN RAKYAT - Masalah pengakuan kedaulatan Indonesia kembali terungkit di abad ke-21. Sejarah pedih yang berlalu masih melulu jadi sembilu, bak luka lama yang ditutup 'kasa', namun nyerinya tetap terasa.
Faktanya kedaulatan Indonesia tak semudah itu, sempat tabu di antara dua kubu. 27 Desember 1949 yang menjadi momen pengakuan kedaulatan bagi Indonesia, beda dipandang oleh pihak Belanda di Konferensi Meja Bundar.
Saat itu mereka menyebutnya soevereiniteitsoverdracht yang bermakna 'penyerahan kedaulaulatan'. Apakah perbedaan istilah yang digunakan Indonesia dan Belanda jadi persoalan? Jawabannya, ya.
Konsep 'penyerahan' tanpa 'pengakuan' seakan-akan membuat Belanda melepaskan tanggung jawabnya sebagai negara yang sempat melakukan kolonialisme.
Baca Juga: Warga Paris vs Tikus, Apa Saja Penyakit yang Bisa Dibawa oleh Hewan Pengerat Ini?
Bahkan setelah puluhan tahun Indonesia merayakan Hari Kemerdekaannya pada 17 Agustus, pengakuan itu belum terlihat dari pihak Belanda.
Sebut saja pada 19995 lalu, Beatrix dari Belanda sempat ingin menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 RI. Tapi keinginannya ditentang oleh PM Wim Kok hingga akhirnya Beatrix mampir ke Singapura dan baru memasuki Indonesia beberapa hari setelah peringatan proklamasi.
Penentangan digadang-gadang buntut dari kekhawatiran Belanda bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (agresi militer) yang berlangsung pada 1945-1949 adalah ilegal.
Meski demikian, pada akhirnya Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot mendobrak tabu tersebut dengan menghadiri peringatan HUT ke-60 RI di Istana Negara, Jakarta.