PIKIRAN RAKYAT - Kasus bocornya data ratusan juta penduduk dari BPJS Kesehatan saat ini memasuki babak baru.
Terbaru, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mengatakan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia berisiko terhadap keamanan nasional.
Ketua Dewas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri ada di dalamnya.
"Kalau benar (isu red.) itu dan sesuai kenyataan, maka risiko keamanan nasional semakin terlihat," kata Achmad Yurianto seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.
Baca Juga: Lebih dari 15 Juta Orang di Indonesia Telah Terima Suntikan Pertama Vaksin Covid-19
Dirinya melanjutkan, isu ini juga akan berdampak pada reputasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kontraproduktif dengan keinginan pemerintah untuk memaksimalkan program tersebut.
Mantan Juru Bicara Satgas Covid-19 itu menyatakan isu ini harus segera ditelusuri dan diklarifikasi kebenarannya.
BPJS Kesehatan juga perlu menyiapkan rencana kontijensi dan antisipasi untuk mencegah kebocoran data agar tidak berkelanjutan.
Sebelumnya diberitakan, sebuah akun bernama Kotz menjual data penduduk Indonesia di "Raid Forums" seharga 6.000 dolar AS pada 12 Mei 2021.
Baca Juga: Kebocoran Data Mulai Ancam Keamanan Nasional, Dewas BPJS Kesehatan: Semakin Terlihat