PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi program sertifikasi DAI dengan judul Kompetensi Penceramah yang akan diluncurkan Kementerian Agama.
Wacana program tersebut telah bergulir setidaknya sejak 2015 dan terus mendapat penolakan dari berbagai ormas besar di Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah, NU, dan Ikatan DAI Indonesia (Ikadi).
Anggota Komisi VIII DPR itu mempertanyakan kebijakan Menteri Agama (Menag) yang hendak melanjutkan program kontroversial tersebut, sekalipun dibarengi dengan sejumlah perubahan.
Hidayat Nur Wahid menyayangkan wacana sertifikasi DAI oleh Menag tersebut lantaran digelar di tengah kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah Seperti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK serta pembatalan pemberangkatan jamaah Haji Indonesia tahun ini oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Baca Juga: Profil Yandri Susanto Penantang Debat Rizal Ramli dan Rocky Gerung Soal Dana Haji
Hidayat Nur Wahid menilai bahwa capaian program prioritas Kemenag belum maksimal seperti jumlah formasi PPPK untuk guru agama bahkan sertifikasi guru dan dosen agama, serta penanggulangan dampak Covid-19 di pondok pesantren dan sekolah yang berada di bawah kewenangan Kemenag.
“Wacana program sertifikasi dai yang kembali digulirkan Kementerian Agama ini menambah luka umat Islam yang telah dibuat kecewa dengan pembatalan Haji sepihak oleh pemerintah. Menag harusnya memahami kondisi tidak kondusif itu dan menghentikan wacana program kontroversial ini,” katanya.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari MPR, Selasa, 8 Juni 2021, Hidayat Nur Wahid yang akrab disapa HNW menjelaskan bahwa program sertifikasi DAI layak untuk ditolak karena bersifat diskriminatif lantaran hanya ditujukan bagi penceramah agama Islam (Da'i).
Baca Juga: Seret Nama Raisa Saat Cerita Pengalaman Dihujat, Isyana Sarasvati: Aku Nggak Pernah Lupa
Oleh karena itu, ia memilih untuk mendesak agar rencana tersebut untuk tidak dilanjutkan. Bukan hanya kepada penceramah Agama Islam, tetapi juga untuk agama lainnya.