PIKIRAN RAKYAT- Kisruh yang terjadi di lembaga antirasuah belakangan ini, terus menuai beragam komentar dan pendapat dari berbagai pihak.
Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut bahwa, sengkarut tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tes Wawasan Kebangsaan telah mencitrakan gelagat regresi penegakan hukum.
Sebab, bukan hanya itu, kisruh ini juga secara telak memukul demokrasi dan proses pembangunan ekonomi Indonesia.
Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi DPP PKS Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, KPK patut diperhatikan serius lantaran eksistensinya menyangkut seluruh aspek aspiratif publik. Terutama soal tata kelola negara yang bebas dari pencoleng ekonomi.
Baca Juga: Pelaku Pungli Ditangkap Atas Perintah Jokowi, Iwan Fals: Enak Juga Ya, Omongannya Ampuh
“KPK adalah spiral dari reformasi. Ia lahir dan dianggap sebagai langkah konkret untuk tidak mengulang praktik KKN yang subur di masa Orde Baru. Bisa diartikan bahwa kehadiran KPK sejalan dengan demokrasi kita,” kata Farouk, Jumat, 11 Juni 2021.
Menurutnya, apabila KPK dilemahkan dengan sendirinya maka demokrasi kita bergerak mundur dan tentu akan banyak masalah yang berpotensi muncul.
“Indeks-indeks ini penting diperhatikan. Bagaimanapun, telah menjadi sebuah norma bagi lembaga internasional bahwa korupsi adalah satu tantangan kritis bagi pembangunan di negara-negara berkembang,” kata Farouk.
Maka PKS menilai patut disayangkan jika KPK yang merupakan jawaban dari persoalan tersebut justru dilemahkan oleh kekuatan gelap status quo yang ingin melanggengkan korupsi di Indonesia.