kievskiy.org

Rezim Terlilit Utang, Wakil Ketua DPD Setuju Sembako dan Sekolah Dipajaki agar Tak Berutang Terus

Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin sebagai alasan untuk memajaki sembako dan sektor pendidikan.  Hal itu dikatakanya sebagai langkah tepat dibanding harus tergantung pada utang luar negeri.
Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin sebagai alasan untuk memajaki sembako dan sektor pendidikan. Hal itu dikatakanya sebagai langkah tepat dibanding harus tergantung pada utang luar negeri. /Dok.Humas Pemprov Jateng

PIKIRAN RAKYAT - Utang menggunung rezim saat ini dinilai Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin sebagai alasan untuk memajaki sembako dan sektor pendidikan.

Hal itu dikatakanya sebagai langkah tepat dibanding harus tergantung pada utang luar negeri.

Dia mengatakan sangat memahami jika langkah pemerintah memilih memajaki sembako dan sektor pendidikan.

Hal itu lanjut dia untuk menambah sumber pendapatan di tengah krisis pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Baca Juga: Ahmad Dhani Buka-bukaan Saat Tahu Mulan Jameela Dibandingkan dengan Maia Estianty

"Kita memahami bahwa Pemerintah sedang membutuhkan peningkatan sumber pendapatan di tengah tekanan pandemi, salah satunya melalui pemberlakuan pajak," jelasnya seperti dalam keterangan tertulis.

Dia menyadari jika kebijakan pajak sembako dan pendidikan tidak populer, namun hal itu harus dilakukan.

"Walaupun kebijakan ini tidak populer, tapi ini salah satu jalan yang mesti dilakukan pemerintah", ujarnya pada Senin, 14 Juni 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Pajak Sembako Tak Sasar Produk di Pasar Tradisional

Kata dia, pemerintah tidak bisa berutang terus menerus, maka potensi pajak harus dimaksimalkan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat