PIKIRAN RAKYAT- Kondisi penyebaran virus Covid-19 semakin tidak terkendali, apalagi dipicu oleh adanya mutasi virus varian Covid-19 yang berasal dari sejumlah negara.
Angka kasus Covid-19 di Tanah Air melonjak, bahkan kasus ‘variant of concern’ sudah mendominasi di tiga daerah, diantaranya Kudus Jawa Tengah, Jakarta, dan Bangkalan Jawa Timur.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo juga terus meminta agar proses vaksinasi Covid-19 mampu mencapai target dan dipercepat. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus yang semakin meningkat.
Namun, terkait vaksinasi sebelumnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) telah memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 untuk meningkatkan cakupan dan mempercepat program vaksinasi nasional.
Baca Juga: Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 ‘Variant of Concern’ Bertambah, Terdeteksi di 12 Provinsi
Dalam aturan terbaru ini vaksin Covid-19 merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax tetap tidak dapat dipergunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong atau vaksinasi mandiri.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 yang disahkan oleh Menteri Kesehatan pada 28 Mei 2021, menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan yang sebelumnya Nomor 10 Tahun 2021.
Juru Bicara Covid-19 dari Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, pada Selasa 15 juni, menjelaskan bahwa dalam aturan yang baru, Kemenkes mengizinkan penggunaan jenis vaksin Covid-19 yang dipergunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong yaitu vaksin Sinopharm, sebagai Program Vaksinasi Pemerintah yang gratis.
Hal ini perlu diatur mengingat 500 ribu dosis vaksin Sinopharm yang diperoleh merupakan, merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab sehingga tidak dapat diperjualbelikan.