/photo/2021/03/12/590322331.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Kepala Badan Komunikasi dan Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa diwujudkan.
Karena itu, kata dia, sepatutnya tidak perlu ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah yang sedang berjalan saat ini.
"Harapannya, tentu pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan," kata Herzaky Mahendra Putra kepada Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 1 Juli 2021.
Herzaky mengingatkan, jangan kemudian beasiswa mahasiswa tersebut dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta munculnya serangan masif di media sosial, ataupun dibawa ke ranah hukum.
Baca Juga: Kim Jong-un Rayakan 100 Tahun Partai Komunis China, Beri Peringatan untuk Musuh
Di sinilah kata dia pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Jokowi.
"Bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik," Herzaky berharap
"Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden Jokowi," katanya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau BEM FEB UI kembali melayangkan kritik pada Presiden Joko Widodo usai sebelumnya topik 'The King of Lip Service' menuai kontroversi.