PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa menerbitkan pernyataan perihal PPKM Darurat Jawa – Bali 3 – 20 Juli 2021.
KAMI menyebutkan penyematan kata darurat seharusnya adalah keadaan yang harus berdasar hukum.
Penetapan status darurat semestinya berlandaskan Undang-Undang atau sekurang-kurangnya Perppu yang kemudian menjadi Undang-Undang, sementara PPKM Darurat saat ini dinyatakan hanya berdasarkan Instruksi Mendagri No 15 tahun 2021.
Pemerintah Jokowi menurut KAMI terkesan seenaknya dan sudah menjadikan kebiasaan mempermainkan hukum.
Baca Juga: Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Atta Aurel, Ashanty Kaget dengan Perubahan sang Putri: Kamu Gila ya?
"Pemerintah Jokowi terkesan seenaknya dan sudah menjadikan kebiasaan mempermainkan hukum," tulis pernyataan KAMI yang diterima Pikiran-Rakyat.com.
“UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah menentukan Menteri yang berwenang dalam urusan kedua Undang-Undang, yaitu Menteri Kesehatan bukan Menteri Dalam Negeri,” tulis pernyataan resmi KAMI.
Dalam pernyataan tersebut, KAMI se-Jawa menyebutkan bahwa tanpa dasar UU Mendagri yang memberi sanksi adalah sangat keliru, sementara Kepolisian menggunakan sanksi pidana dengan mengutip UU No. 6 tentang Kekarantinaan untuk pelanggar PPKM Darurat adalah sangat tidak tepat.
“Pemerintah Jokowi menganggap masyarakat tidak paham hukum dan bisa saja dibodohi bahkan mereka menilai bahwa Pemerintah Jokowi menggunakan istilah PPKM Darurat sebagai siasat licik untuk menghindari kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang,” lanjut pernyataan KAMI.
Baca Juga: Lionel Messi 'Raja' Tendangan Bebas Sesungguhnya, Kalahkan Cristiano Ronaldo