kievskiy.org

Pro dan Kontra Perpanjangan PPKM, PKS Ingatkan Pemerintah 'Jangan Salah Urut'

Petugas gabungan melaksanakan operasi yustisi PPKM Darurat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 6 Juli 2021.
Petugas gabungan melaksanakan operasi yustisi PPKM Darurat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 6 Juli 2021. /Antara Foto/Raisan Al Farisi

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagaimana usai terjadi lonjakan tajam kasus Covid-19 PPKM Darurat pun diberlakukan sejak awal Juli 2021.

Namun, dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini masih belum menunjukan penurunan baik kasus aktif maupun angka kematian akibat Covid-19.

Untuk itu, pemerintah memperpanjang PPKM Darurat yang diubah istilahnya menjadi PPKM Level 3 dan 4 sesuai dinamika kondisi Covid-19 secara nasional.

Disisi lain, dari kebijakan tersebut Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai, dalam menerapkan PPKM Level 4 yang diperpanjang ini jangan sampai pemerintah salah dalam mengambil keputusan.

Baca Juga: Jajal Makan di Warung Pecel Lele Saat PPKM, Bima Arya: Seperti Imsak 20 Menit Lagi

Ahmad Syaikhu melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya menyebut, pemerintah 'jangan salah urut'.

Cuitan itu bermaksuda agar pemerintah harus fokus pada hal substantif, seperti soal larangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan WNA yang sebelumnya masih bisa masuk ke Indonesia.

“Pemerintah harus fokus pada hal-hal yang substantif. Soal larangan TKA dan WNA masuk ke Indonesia, Soal larangan TKA dan WNA masuk ke Indonesia, insentif Tenaga Kesehatan, pengadaan vaksin yang tepat, ketersediaan obat-obatan dan tabung oksigen, nasib rakyat yang terdampak ekonomi, serta yang lainnya,” kata Ahmad Syaikhu.

Dia juga menyoroti terkait insentif Tenaga Kesehatan atau nakes, kemudian pemerintah juga diminta menjamin pengadaan vaksin dengan tepat.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat