PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada Senin, 2 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk memperpanjang aturan tersebut.
Sebelumnya, PPKM Level Darurat berbasis level 4 tersebut diberlakukan sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021, akan tetapi karena pertimbangan pengendalian kondisi pandemi secara nasional akhirnya PPKM Level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021.
Namun, menanggapi kebijakan PPKM Level 4 yang sudah berjalan pekan lalu itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar evaluasi PPKM Darurat berbasis level menggunakan indikator dari WHO.
Kurniasih Mufidayati yang juga selaku Ketua BPKK DPP PKS ini menyebut, beberapa indikator yang bisa digunakan adalah tingkat positive rate di bawah 5 persen dan angka BOR di bawah 60 persen.
Serta standar tes 1 banding 1000 per pekan untuk positive rate 5 persen, dan harus meningkat angka tes jika positive rate jauh di atas 5 persen.
"Per 1 Agustus 2021 positive rate kita masih 27,28 persen. Masih pada kisaran yang sama pada saat pemberlakukan PPKM Darurat. Dengan angka positif rate masing tinggi target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.
Kemudian, menurutnya selain evaluasi berbasis data kesehatan dari WHO, Mufida berharap pemerataan vaksinasi menjadi perhatian serius Pemerintah.
Sebab, saat ini jumlah penduduk yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua sebanyak 20.534.823 orang atau hanya 9.86 persen dari target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720.
Mufida mengingatkan target tercapainya minimal 70 persen vaksinasi pada akhir 2021, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi PKS pada Selasa, 3 Agustus 2021.