kievskiy.org

Angka Kematian Covid-19 Indonesia Dilenyapkan, Demokrat Berang

Ilustrasi - Sejumlah tenaga pikul beristirahat setelah memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/6/2021). Petugas pikul jenazah mengatakan, pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Cikadut mengalami peningkatan sebanyak 20 hingga 30 jenazah per hari dibandingkan dengan bulan lalu yang hanya lima hingga delapan jenazah per hari.
Ilustrasi - Sejumlah tenaga pikul beristirahat setelah memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/6/2021). Petugas pikul jenazah mengatakan, pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Cikadut mengalami peningkatan sebanyak 20 hingga 30 jenazah per hari dibandingkan dengan bulan lalu yang hanya lima hingga delapan jenazah per hari. /Antara Foto/Raisan Al Farisi

PIKIRAN RAKYAT – Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan indikator kematian sebagai salah satu aspek untuk menilai level PPKM di berbagai daerah pada Senin, 9 Agustus 2021.

Alasan pemerintah mengambil keputusan tersebut, yaitu indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.

Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan sangat menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM.

Menurutnya, indikator kematian akibat Covid-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.

Baca Juga: Bintang Emon Sindir Baju Dinas Louis Vuitton: Ingat Pas Pemilu Baju Partai Kayak Saringan Tahu

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, yaitu pada Selasa, 10 Agustus 2021, mencapai 2.048 kasus dengan total kasus menjadi 110.619 kasus kematian akibat Covid-19.

Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites.

Oleh sebab itu, harusnya angka tersebut menjadi acuan dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.

Syarief Hasan menilai bahwa pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Sudah Tak Respons Pesan WhatsApp, Ahli Tarot: Benar-benar Off Sosial Media

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat