PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah yang seringkali tidak sejalan, pihaknya pun bukan tidak merespons soal ini sebab seringkali memberikan masukan atas kebijakan yang tidak dijalankan secara terintegrasi dan tersinkronisasi.
AHY juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang seringkali terjadi overlapping kewenangan dan kebijakan publik.
"Di tingkat pusat, cukup sering terjadi overlapping kewenangan dan kebijakan publik, antar lembaga stakeholder. Kebijakan antara pusat dan daerah, maupun antar daerah satu dengan lainnya, juga seringkali tidak sejalan," katanya saat menyampaikan Pidato Kebangsaan bertajuk 'Daya Tahan dan Daya Saing Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045', secara virtual, Senin, 23 Agustus 2021.
Tidak kalah penting, AHY juga mengingatkan, agar tidak terjadi kesalahan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan, atas nama kegentingan penanganan pandemi sebab itu semua berpotensi pada terjadinya kerugian negara.
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1, yang kemudian menjadi UU Nomor 2 tahun 2020, memberikan otoritas penuh dan keleluasaan bagi pemerintah untuk menggunakan segala sumber daya nasional untuk kecepatan penanganan krisis pandemi.
Namun segenting apapun keadaan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta mekanisme checks and balances, harus tetap dijalankan. Sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental.
Partai Demokrat kata dia ingin pemerintah
sukses sebab ketika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat akan selamat.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Jokowi: Tempat Ibadah Boleh Dibuka Maks 25 Persen atau 30 Orang Kapasitas