PIKIRAN RAKYAT - Dua fraksi menyerahkan usulan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur Anies Baswedan tentang penyelenggaraan Formula E kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Usulan hak interpelasi ini ditandatangani sebanyak 33 anggota dewan yang berasal dari dua fraksi, yakni 25 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) termasuk di dalamnya Prasetio Edi Marsudi dan delapan anggota dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dengan begitu, jumlah ini sudah memenuhi syarat rapat di Badan Musyawarah untuk kemudian diagendakan di rapat paripurna.
"Kami dari PDIP maupun dari PSI hari ini menyerahkan tandatangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada saudara gubernur," kata Anggota Fraksi PDIP Rasyidi saat ditemui Pikiran-Rakyat.com, saat ditemui usai menyerahkan berkas usulan hak interpelasi, Kamis, 26 Agustus 2021.
Baca Juga: Muncul Video Juliari Batubara Berpesan Jangan Korupsi Kasihan Keluarga, Langsung 'Dirujak' Netizen
Rasyidi menyampaikan, hak interpelasi ini berlandaskan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Formula E itu bukan menguntungkan tapi malah ada potensi kerugian.
Di samping itu, kata dia, kalau melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya tercapai 88 persen dimana pendapatan yang diperoleh Pemprov Jakarta hanya Rp55 triliun. "Sedangkan kita sudah minta Rp57 triliun tapi ternyata tidak tercapai," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia sebanyak 13 unsur pajak juga tidak tercapai. Oleh karenanya dalam pandangannya, alangkah lebih baik anggaran yang digunakan untuk Formula E ini dapat dialihkan untuk pemulihan ekonomi daerah.
"Lebih baik uangnya itu dimanfaatkan untuk masyarakat dalam mengatasi pandemi," ujarnya.