PIKIRAN RAKYAT - Utang yang terus menggunung dinilai harus menjadi tanggung jawab bersama untuk membayarnya. Politisi kenamaan, Arief Poyuono mengatakan jika rakyat-lah yang harus membayar utang tersebut bukan rezim Jokowi.
Sebelumnya, kondisi utang Indonesia dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini mengatakan, hal wajar jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah terkait utang yang terus meningkat selama masa pandemi Covid-19.
Sebagai catatan, utang yang menjadi tanggungan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp6.527 triliun. Ada juga utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang angkanya mencapai Rp2.143 triliun.
Baca Juga: Pernikahan Masih Seumur Jagung, Rizky Billar Mendadak Diultimatum Ibunda Lesti Kejora, Ada Apa?
Utang BUMN keuangan ada di angka Rp1053,18 triliun. Sedangkan BUMN non-keuangan ada di angka Rp1089,96 triliun. Jika ditotal, total utang pemerintah masa Jokowi Rp8.670 triliun
Belum lagi BUMN yang diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut justru memunculkan kekhawatiran jika gagal bayar atau bangkrut.
Maka yang terjadi adalah beban utang yang harus ditanggung APBN alias menjadi tanggungan utang pemerintah.
Baca Juga: Jangan Terbuai Angka Semu, Kematian Akibat Covid-19 Masih Menghantui
“Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp 10 ribu triliun,” kata Didik.
Rakyat menikmati