PIKIRAN RAKYAT - Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Manuara Siahaan mempertanyakan mengapa penyelenggaraan Formula E mendadak masuk ke dalam isu prioritas sesuai Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.
Sementara berdasarkan perhitungan partainya kata dia, ada potensi pemborosan anggaran yang mencapai Rp4,48 triliun.
"Sebuah jumlah uang yang sangat besar Rp4,48 triliun untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," ujarnya saat ditemui di DPRD Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.
Belum lagi kata Manuara ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut studi kelayakan yang telah disusun menyatakan program ini tidak layak untuk diselenggarakan.
Sementara kata dia sebuah perencanaan anggaran itu harus didasari oleh kajian yang memadai.
"Bukan kami (PDIP) yang ngomong, BPK yang ngomong sebagai fungsi pengawasan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara," tuturnya.
BPK lanjutnya menemukan studi kelayakan belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif karena salah satu variabel yaitu commitment fee tidak dimasukan ke dalam perhitungan.
"Inilah yang memantik kami sebagai anggota dewan wakil rakyat yang bertugas mengawal uang rakyat jangan sampai uang ini dibelanjakan secara tidak prudent tidak hati-hati," ucapnya.