PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah hingga saat ini terus mempersiapkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Proyek ibu kota baru itu juga dipastikan akan terus berjalan pada tahun 2021.
Bahkan gedung istana negara rencananya akan mulai dibangun pada tahun ini demi mengejar target rampung di tahun 2024 mendatang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan estimasi awal kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik ibu kota baru sebesar Rp466 triliun.
Dalam hal ini, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menanggapi Bappenas yang menyatakan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan sangat tergantung dengan kondisi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Soroti Pandemi, Emil Salim Pertanyakan Rencana Pajak hingga Pembangunan IKN: Bijakkah?
Menurut Suryadi, pihaknya mengapresiasi pernyataan Pemerintah yang menunda segala bentuk kegiatan pembangunan IKN baru.
“Sebab, seluruh tenaga semestinya dikerahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, saat ini terjadi peningkatan beban utang negara akibat pandemi tersebut, di mana pemerintah harus menambal APBN lewat pinjaman lantaran penerimaan negara babak belur di kala pandemi,” kata Suryadi.
Kendati demikian, pihaknya menyoroti Bappenas yang masih meyakini bahwa pemindahan IKN adalah sebuah game changer yang mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian.
“Padahal, hal tersebut masih diperdebatkan karena penelitian lain menyebutkan bahwa pemindahan IKN justru tidak berkontribusi apa-apa. Dimana berdasarkan simulasi Model CGE (Computable General Equilibrium) yang dilakukan oleh INDEF, pemindahan IKN berdampak terhadap GDP (gross domestic product) riil nasional sangat kecil dan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap ekonomi, yakni bernilai 0.00 persen,” katanya.