kievskiy.org

Ahli Epidemiologi Sebut Bahaya Kartu Vaksin Tak Jadi Syarat Administrasi

Ilustrasi sertifikat vaksinasi Covid-19.
Ilustrasi sertifikat vaksinasi Covid-19. /Pikiran-Rakyat.com/Alza Ahdira Pikiran-Rakyat.com/Alza Ahdira

PIKIRAN RAKYAT - Pro dan kontra penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi masih terjadi.

Kemarin muncul petisi meminta pembatalan penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 jadi syarat administrasi.

Per Kamis 9 September 2021, hampir 30.000 orang menandatangani petisi batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi.

Terkait pro dan kontra soal sertifikat vaksin, ahli epidemiologi dari Fakultasi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia buka suara.

Baca Juga: MPR Bersikap Tolak Kebijakan Sertifikat Vaksin, Munculkan Gerakan Pengumpulan KTP untuk Gugat Pemerintah

Ahli epidemiologi, Iwan Ariawan menuturkan bahaya soal pembatalan kartu vaksin sebagai syarat administrasi.

Hal itu karena tidak menutup kemungkinan meningkatnya lagi kasus Covid-19 di Indonesia.

Menurutnya risikonya terlalu besar jika kartu vaksin dibatalkan jadi syarat admanistrasi.

"Sangat berisiko terjadi peningkatan kasus akibat pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial," ujar Ahli Epidemiologi, Iwan Ariawan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat