PIKIRAN RAKYAT – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menyoroti Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 dan menjadi salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di era totalitarianisme Orde Baru.
Kejahatan kemanusiaan ini dilatarbelakangi supremasi ideologi sebagai kamuflase berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan kroninya.
Supremasi ideologi itu bernama Asas Tunggal Pancasila yang kemudian merepresi sejumlah komunitas yang mengimplementasikan ideologi lain seperti Islam.
Suara penolakan dari komunitas umat Islam di Tanjung Priok yang direspons dengan tindakan sewenang-wenang dari seorang anggota Babinsa bernama Hermanu di Mushola As-Sa'adah.
Baca Juga: KontraS: Jokowi Libatkan TNI-Polri dalam Penanganan Covid-19, Bukti Kegagalan Negara
Aksi-reaksi yang muncul setelahnya turut disikapi dengan berbagai pelanggaran HAM seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang hingga ada inisiatif untuk menjemput ulama dan warga korban kriminalisasi yang justru menjadi momen dan arena pertumpahan darah.
Berdasarkan data Komnas HAM, ditemukan setidaknya 79 orang yang menjadi korban, 23 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 55 orang mengalami luka-luka.
Sementara itu, ratusan orang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas, serta beberapa orang dinyatakan hilang.
Tragedi Tanjung Priok memang pernah dibawa dalam proses hukum. Pengadilan HAM ad hoc berlangsung di Jakarta dimulai pada 2003 silam.