PIKIRAN RAKYAT - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan usulan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pada bulan April atau Mei 2024.
Usulan ini berbeda dari usulan Tim Konsiyenring yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang sempat mengusulkan pemilihan presiden dan anggota legislatif dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara itu, diusulkan pada 27 November 2024.
Tito Karnavian menjelaskan, usulan pemerintah untuk mengundur pemilu selama 2 bulan dari usulan Tim Konsiyering itu didapat setelah mempertimbangkan sejumlah faktor.
Beberapa hal yang jadi pertimbangan seperti stabilitas politik, efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19, dan situasi keamanan.
Baca Juga: Nakes Dikejar KKB di Papua, Lompat ke Jurang 30 Meter, TNI Sempat Berteriak-teriak
"Kalau dilaksanakan 21 Februari 2024, ini akan berakibat memajukan semua tahapan-tahapan, setidaknya (harus dimajukan ke) Juni 2022. Karena konsekuensi aturan paling lambat (tahapan Pemilu dilakukan) 20 bulan sebelum Pemilu," ucap Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP di Komisi II DPR pada Kamis, 16 September 2021.
"Bagaimanapun juga, ini akan mengakibatkan memanasnya suhu politik. Bukan hanya nasional, tapi di daerah. Dapat berdampak pada aspek keamanan dan kelancaran program pembangunan pusat dan daerah," sebutnya lagi.
Tito Karnavian kemudian mengungkit pengalamannya semasa menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2019.
Baca Juga: Rumah Cristiano Ronaldo di Manchester Kerap Didatangi Kawanan Domba, CR7 Ambil Tindakan
"Pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa. Terpolarisasinya lama 7 bulan. Polarisasi itu bisa menyebabkan terjadinya konflik bahkan kekerasan," ucap Tito Karnavian.