JAKARTA, (PR).- Persoalan kualitas calon anggota legislatif (caleg) dengan latar belakang tertentu tengah ramai dibicarakan. Perdebatan mengemuka karena rancangan revisi UU Pemilu yang masih digodok pemerintah untuk diusulkan ke DPR. Diskriminasi dalam syarat pencalonan bakal calon anggota legislatif tentu harus dihindari. Partai politiklah yang bertugas memastikan kualitas caleg yang diusungnya agar kinerja anggota legislatif terlihat nyata bagi masyarakat. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil di Jakarta, Kamis 25 Agustus 2016 mengatakan salah satu tim ahli Kementerian Dalam Negeri, Dhany Syarifudin Namawi untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sempat memunculkan wacana baru terkait dengan syarat pencalonan bagi bakal calon anggota legislatif dalam pemilu. "Ia (Dhany) mengatakan pemerintah sedang mengedepankan pilihan untuk memberikan pembatasan kepada artis untuk dapat menjadi calon anggota legislatif. Alasannya, dari beberapa artis yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR, terlihat tidak menunjukkan kinerja yang mumpuni, dan masih terlihat aktif dipanggung hiburan. Padahal status yang bersangkutan adalah wakil rakyat, dan semestinya fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR," kata Fadli. Alasan yang disampaikan tim ahli kemandagri ini, menurut Fadli, bisa jadi saja benar. Walaupun, untuk membuktikan itu, masih perlu dukungan data dan akurasi informasi yang benar, dan didukung pula dengan audit kinerja terhadap beberapa anggota DPR yang berasal dari kalangan artis. Namun, memberikan pembatasan terhadap artis untuk tidak bisa mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif jelas tidak akan menjawab persoalan. Fadli menjelaskan pertanyaan kualitas anggota DPR selayaknya diajukan kepada partai politik yang mencalonkan. Soalnya, kata Fadli, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, partai politiklah yang memiliki peran dominan di dalam proses pencalonan anggota legislatif. Dia juga mengatakan persyaratan bagi calon anggota legislatif, juga sudah diatur di dalam UU 8/2012 tentang Pemilu Legislatif. Perludem mengemukakan salah satu rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah, memberikan syarat kepada partai politik. Syarat itu, orang yang bisa diajukan menjadi bakal calon anggota legislatif minal sudah menjadi kader partai politik paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendafataran calon anggota legislatif. Untuk membuktikannya, basis data keanggotaan dan kartu tanda anggota dari partai politik dapat dicek. Syarat ini, menurut Fadli, jelas jauh lebih adil dan tidak diskriminasi. Soalnya, syarat ini akan berlaku umum, serta menuntut loyalitas, dan kesungguhan seseorang untuk berkarier di partai politik. Fadli mengatakan pilihan ini juga akan lebih menguntungkan partai dan mendorong penguatan terhadap basis organisasi dan kader partai politik. Selain itu, untuk melakukan penguatan terhadap rekomendasi ini, pemerintah dan DPR harus segera menyelesaikan RUU Pemilu. Ketika syarat pencalonan bakal calon anggota legislatif menuntut basis data keanggotaan yang akurat, kata Fadli, regulasinya perlu diselesaikan dan disosialisasikan segera. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tidak ingin masuk ke ranah kewenangan partai. Dalam RUU ini pun, kata Tjahjo, tidak ada isu krusial yang telah disiapkan kemendagri berkaitan dengan rumusan memperketat caleg. "Soal persyaratan caleg merupakan urusan internal partai. Termasuk syarat untuk artis tidak ada dalam rancangan undang-undang pemilu," kata Tjahjo. Itu sebabnya, kata Tjahjo, wacana yang dikemukakan Dhany tidak ada dalam niat pemerintah saat ini. Tjahjo mengatakan pemerintah paham soal hak asasi manusia yang bebas menentukan sikap termasuk sikap politik atau pilihan politik. Partai politik menurut Tjahjo dapat merekrut siapa pun dengan latar belakang profesi yang dibutuhkan partai politik.***
Tugas Parpol Cari Caleg Berkualitas
![](https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/image/2016/06/senayan gedung dpr mpr.jpg)
Terkini Lainnya
Tags
Jakarta
caleg
Pilkada
Perludem
kemendagri
Artikel Pilihan
Terkini
Indonesian Ministry of Health Clarifies the Case of a 3-Month-Old Baby Who Died After Immunization
Keluarga Setuju Ekshumasi Jenazah Afif Maulana, Komnas HAM Diminta Kawal
Serangan Ransomware Harus Diwaspadai, TB Hasanuddin Peringati Kementerian ATR BPN
Ajudan Bupati Halmahera Barat Pukul Warga, Kapolda Malut Turun Tangan
PKB Tak Setuju dengan Duet Anies dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta? Cak Imin Beri Jawaban
Polling Pikiran Rakyat
Terpopuler
Kecelakaan Laut di Pantai Pangandaran, 1 Korban Asal Astana Anyar Bandung Meninggal Dunia
Meksiko vs Ekuador di Copa America 2024: Prediksi Skor dan Starting Line-up
Kiamat 29 Juni 2024 Menurut Prediksi Peramal India, Ini 10 Tanda Kiamat Menurut Al-Qur'an
Pusat Data Nasional Dibobol Hacker, Data 800.000 Mahasiswa Pendaftar KIP Kuliah Raib
Prediksi Skor Portugal vs Slovenia di Babak 16 Besar Euro 2024: Preview dan Starting Line-up
15 Tempat Jogging yang Nyaman dan Gratis di Bandung, Olahraga Seru Badan Semakin Sehat
Kurir Baby Lobster dari Pangandaran Ajukan Praperadilan Atas Dugaan Penyelundupan di Cilacap
3 Jenis Game di Clash of Champions Episode 1, Adu Trik dan Ketelitian
Prediksi Skor Spanyol vs Georgia di Euro 1 Juli 2024: Statistik, Head to Head, Susunan Pemain
Jadwal Copa America 2024 Hari Ini: Argentina ke 8 Besar, 3 Negara Rebutan Runner Up
Kabar Daerah
Warga Surabaya Siap-Siap Mengeluh Kena Macet! Pemkot Lanjutkan Betonisasi Jalan Dupak Selatan, Kapan Selesai?
Bakal Menutup Jalan! 330 Pasangan Besok Resepsi Nikah Massal Meriah di Balai Kota Surabaya, Pean Kapan Lho Rek
Babak Baru Polemik Wisma Karanggayam, Direktur Operasional Persebaya Surabaya: Kami Sudah Move On
RRI Resmi Beroperasi, Pj Bupati Belitung Berharap Promosikan Pariwisata
Terkumpul 70 Karung Sampah! Saat Aksi Pedalgas Bersih Sungai di Sindangkasih dan Cihaurbeuti Ciamis
Pikiran Rakyat Media Network
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor 999/DP-Verifikasi/K/V/2022