PIKIRAN RAKYAT - Serangan ransomware pada data milik pemerintah perlu ditanggapi serius. Pasalnya masyarakat berpotensi menjadi korban langsung.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengkhawatirkan serangan tersebut terjadi di kementerian. Dia pun mewanti-wanti, salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memiliki data pertanahan masyarakat maupun pemerintah.
"Terkait dengan hal tersebut, saya mengingatkan agar seluruh instansi atau kementerian untuk waspada dan berhati-hati. Salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN yang menurut informasi menyediakan aplikasi untuk pembuatan sertifikat online," ujar TB Hasannudin dalam keterangannya yang dikutip pada Senin 1 Juli 2024.
Langkah antisipasi harus segera dilakukan
Menurut dia, dampak dari serangan siber tersebut dapat mengakibatkan seluruh atau sebagian data dirusak. "Kemudian, bisa saja seluruh atau sebagian data dilakukan copy atau sebagian data diubah isinya," ucapnya.
Dikatakan Tb Hasanuddin, jangan sampai hal itu terjadi pada masyarakat terlebih masyarakat kecil. "Bayangkan sebidang tanah harta kita satu satunya yang kita milik, lalu datanya hilang atau berpindah ke tangan orang lain," ucapnya.
Menurut dia, hal itu bisa menimbukan gejolak di negeri ini. Dengan demikian serangan ransomware yang terjadi sejak 20 Juni 2024 itu harus segera diantisipasi karena telah menyebabkan berbagai website penting berbagai institusi termasuk juga kementrian lumpuh total bahkan tak dapat diakses.***