kievskiy.org

Akademisi Harus Ikut Berperan Dalam Kebijakan Kelautan

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan kuliah umum dengan tema Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia, pada Studium Generale KU 4078, di Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Jumat, 3 Februari 2017. Susi mengutarakan banyak permasalahan pada kuliah umumnya, salah satunya yaitu persoalan menurunnya jumlah rumah tangga nelayan dan eksportir ikan yang gulung tikar selama sepuluh tahun terakhir akibat adanya peraturan pemerintah yang membolehkan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia secara legal.*
MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan kuliah umum dengan tema Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia, pada Studium Generale KU 4078, di Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Jumat, 3 Februari 2017. Susi mengutarakan banyak permasalahan pada kuliah umumnya, salah satunya yaitu persoalan menurunnya jumlah rumah tangga nelayan dan eksportir ikan yang gulung tikar selama sepuluh tahun terakhir akibat adanya peraturan pemerintah yang membolehkan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia secara legal.*

BANDUNG, (PR).- Akademisi harus ikut berperan aktif dan terlibat dalam berbagai kebijakan terkait perikanan dan kelautan. Seperti membuat studi analisis yang bermanfaat bagi pengembangan perikanan dan kelautan Indonesia. Hal tersebut diutarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat memberikan kuliah umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat, 3 Februari 2017, seperti dilansir dari Kantor Berita Antara. "Saya persilakan peneliti-peneliti ITB melakukan riset di pusat riset maritim, di Pangandaran. Saya minta akademisi harus bisa membuat studi analitis yang bermanfaat bagi bidang perikanan dan kelautan kita," katanya. Salah satu peran akademisi, menurut dia, adalah mengkaji kebijakan reklamasi di Indonesia. "Reklamasi tidak tabu, dibolehkan tapi akademisi harus dilibatkan, ada rekomendasi teknik. Di sini sangat penting akademisi yang memiliki integritas dan akuntabilitas yang tidak bisa dibeli untuk melegalkan hal yang salah," ujarnya. Selain itu, dia mengatakan, kebijakan perikanan dan kelautan yang harus dikawal oleh semua pihak adalah perpres nomor 44 tahun 2016 tentang perikanan tangkap. "Akademisi harus menjaga Perpres 44/2016, saya takut ini direvisi. Harus dijaga oleh semua ilmuan, tokoh nasional jangan sampai perikanan dikasihkan ke pihak asing," kata dia. Susi juga menjelaskan tentang permasalahan kelautan dan perikanan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yakni pengambilan sumber daya alam berupa ikan laut oleh negara lain baik secara resmi ataupun ilegal. Hal tersebut, kata dia, menyebabkan kesejahteraan nelayan Indonesia berkurang dan akibatnya banyak nelayan yang beralih profesi padahal hasil ikan di Indonesia sangat melimpah. "Yang menjadi persoalan perikanan terbesar kita rumah tangga nelayan turun dari menjadi hanya 800 ribu kepala keluarga saja dari 1,6 juta keluarga keluarga dan itu hasil sensus sepuluh tahun terakhir," ujarnya. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat