PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo merespons wacana penunjukkan penjabat Kepala Daerah dari kalangan perwira TNI-Polri.
Pemerintah membuka kemungkinan menunjuk penjabat Kepala Daerah dari kalangan perwira TNI-Polri untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah di sejumlah tempat pada tahun 2022, karena Pilkada baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 secara serentak.
Pada tahun 2022 mendatang, ada sekira 200 jabatan kepala daerah yang kosong karena habis masa jabatan.
Wacana penunjukkan penjabat Kepala Daerah dari kalangan perwira TNI-Polri dikhawatirkan sebagian masyarakat akan membangkitkan lagi dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru.
Baca Juga: Menteri Keuangan Zaman Soeharto Sindir Sri Mulyani: Bayar Utang Pakai Utang Lagi
Menanggapi hal ini, Agus Widjojo menyoroti latar belakang penyebab yang mendorong sampai timbulnya wacana ini.
"Pasti ada latar belakangnya. Ini merupakan bagian, elemen, dari masalah yang lebih besar. Yaitu pertama adalah (masalah di) internal TNI tentang manajemen personalianya," sebut Agus Widjojo dalam acara Mata Najwa, Rabu, 6 Oktober 2021.
"Ada kelebihan personalia di dalam struktur TNI sehingga memudahkan personel TNI itu ditugasi di tempat-tempat yang dianggap perlu," ujarnya lagi.
Baca Juga: Brigjen Tumilaar Tak Kuasa Menahan Air Mata: Jangan Menakuti dan Sakiti Rakyat
Selain itu, masalah lain yang menjadi pemicu adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dari kalangan sipil.