kievskiy.org

Hari Buruh, Jokowi Didesak Tuntaskan Kasus Buruh Migran

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo didesak untuk segera menyelesaikan kasus-kasus buruh migran Indonesia. Penyelesaian kasus diharapkan berorientasi pada pemenuhan akses keadilan pada korban atau keluarga buruh migran. Hal tersebut diutarakan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, dalam peringatan Hari Buruh Sedunia, Senin, 1 Mei 2017. Dalam siaran persnya, Wahyu mengatakan penuntasan kasus buruh migran bisa diselesaikan dengan menuntaskan pembahasan pembaruan perundang-undangan mengenai perlindungan buruh migran Indonesia. "Hanya dengan menuntaskan pembahasan pembaruan perundang-undangan mengenai perlindungan buruh migran Indonesia, pemerintah Indonesia akan memiliki legitimasi politik dan moral untuk mendorong dan memastikan instrumen/mekanisme perlindungan buruh migran di kawasan ASEAN dan di negara tujuan lainnya akan segera terwujud," ujarnya. Wahyu menjelaskan, permasalahan perlindungan buruh migran menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi saat menghadiri ASEAN Summit di Manila dan pertemuan dengan buruh migran Indonesia di Hongkong. Migrant CARE diakui Wahyu mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi tersebut dalam pidatonya di ASEAN Summit dan penegasannya dalam dialog dengan buruh migran Indonesia. Namun demikian komitmen tersebut harus diimplementasikan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan dan bukan diabaikan. Hal ini karena kasus-kasus kekerasan, kematian dan kerentanan buruh migran Indonesia masih terus berlangsung. Dia mencontohkan, di Malaysia terungkap adanya kasus perbudakan yang dialami oleh ratusan buruh migran Indonesia di pabrik pengolahan sarang burung walet Maxim, hingga kini kasusnya belum tuntasnya. Ancaman hukuman mati juga dituduhkan kepada Siti Aisyah, buruh migran Indonesia yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Di Saudi Arabia terungkap adanya kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami sekitar 300 buruh migran Indonesia, walau Kemlu RI sempat merilis kasus ini namun hingga kini belum ada penuntasan kasusnya. Kawasan Selat Malaka juga masih terus menjadi kuburan bagi buruh migran Indonesia yang nekad menyebranginya dengan berbagai alasan. "Di tingkat kebijakan, sebenarnya komitmen perlindungan bisa diimplementasikan dengan UU No.6 th 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, namun hingga kini masih ada keengganan dari pihak pemerintah Indonesia untuk menjalankan komitmen tersebut karena menganggap hal tersebut sebagai beban tambahan dan bukan sebagai amanat/tanggungjawab menghadirkan negara dalam upaya perlindungan buruh migran," tutur Wahyu. Hal tersebut diperlihatkan dalam usulan pemerintah yang cenderung mereduksi substansi RUU perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pembahasan di DPR-RI untuk legislasi penggantian UU No. 39/2004 ttg Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri). Lebih lanjut, Migrant Care juga menuntut Pemerintah RI dan DPR-RI untuk mengakhiri praktek monopoli penempatan buruh migran Indonesia oleh PPTKIS dengan menuntaskan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengedepankan tata kelola migrasi tenaga kerja sebagai bentuk pelayanan publik oleh negara.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat