kievskiy.org

Barang Sitaan KPK Dipertanyakan

JAKARTA, (PR). - Komisi III DPR RI mempertanyakan sejumlah barang sitaan yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK yang digelar di kompleks Parlemen, Senayan, Senin 11 September 2017. Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang menyebut beberapa barang sitaan KPK tidak ada di Rumah Penitipan Barang Sitaan (Rupbasan).

Junimart mencontohkan, barang milik terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan berupa 33 kendaraan yang disita pada 27 Januari 2014, tetapi baru dititipkan di Rupbasan Negara Kelas 1 Jakarta Selatan pada 25 Januari 2016.

"Kurun waktu dua tahun ini dimana keberadaan mobil? Masih ada enggak mobilnya? Kalau sudah dilelang sampaikan kapan pelelangannya?," kata Junimart.

Selain 33 kendaraan, Junimart juga mempertanyakan keberadaan 14 mobil lain milik Wawan yang kembali disita pada 27 Januari 2014 serta beberapa barang lainnya. Pasalnya pihaknya tidak menemukan data atau informasi barang-baran ini dititipkan di Rupbasan.

"Hasil investigasi kami dengan pemilik barang masih bagus dan layak dipakai. Kalau setahun tidak dipakai tentu ada tempat penyimpanan lain," ucapnya.

Masih dari barang-barang milik Wawan, Junimart pun mempertanyakan harta tidak bergerak milik Wawan yang juga disita KPK. Di antaranya beberapa bidang tanah dan villa di Bali. "Kami belum menemukan ini dititipkan dimana," ucapnya.

Menjawab pertanyaan Junimart, Komisioner KPK La Ode M Syarif menyebut data yang dimiliki Junimart benar adanya. Bahkan beberapa di antaranya belum ada di daftar barang sitaan yang dipegang Junimart seperti aset rumah di Perth Australia. Syarif pun menegaskan kalau barang-barang yang disebut Junimart semuanya masih ada.

"Tetapi kami koordinasikan dengan Rupbasan khususnya yang berhubungan mobil-mobil tadi, dari Rupbasan tidak bersedia karena butuh uang banyak untuk merawat mobil mewah tersebut. Oleh karena itu, beberapa mobil mewah pernah dikerjasamakan di Kemenkumham," kata Syarif.

"Karena Menkumham di Jakarta Selatan dan Rupbasan yang di Jakarta Pusat tidak mencukupi maka sebagian di parkir di Jakarta Pusat. Khusus rumah dan tanah yang ada di Bali itu dalam perawatan yang lumayan bagus," ujarnya menambahkan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat