kievskiy.org

Yasin Limpo: Gubernur Jangan Biarkan Kades Disoal Dana Desa

MEDAN, (PR).- ‎Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah provinsi ikut mengawasi penggunaan dana desa pusat. Selama ini dana desa yang dikucurkan pusat sebesar Rp 1 miliar perdesanya tiap tahunnya dinilai kurang efektif karena kebanyakan menitikberatkan pada infrastruktur. Sementara pemberdayaan masyarakat atau kegiatan produktif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya mendapat porsi kecil.

‎"Rp 61 triliun lebih untuk desa di seluruh Indonesia tidak boleh sia-sia. Jangan hanya aktifitas untuk mendapatkan pekerjaan (proyek) dan akhirnya di sana terjadi distorsi. Gubernur jangan biarkan Kades disoal," kata dia pada saat pembukaan workshop APPSI tentang pengentasan kemiskinan di Hotel Santika Premier Dyandara, Kota Medan, Rabu 20 September 2017.

Menurut dia, kalau dana desa hanya sekedar digunakan untuk bangunan fisik, nantinya hanya berakhir pada pertanggungjawaban berupa laporan. Seharusnya dana Rp 1 miliar dioptimalkan desa agar bisa menambah pendapatan masyarakat desa.

"Kemiskinan kan karena kurangnya pendapatan, maka dana tersebut harus diupayakan untuk menambah pendapatan masyarakat desa. ‎Saya pikir dana Rp 61 triliun, memang betul pertanggungjawaban tapi harus ada manfaatnya. Harusnya 40 persen dari Rp 1 m adalah bersifat fisik, 20-30 persen pemberdayaan‎," kata dia.

Lebih jauh dia menuturkan dana Rp 61 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat bukanlah uang yang sedikit. Seharusnya daerah melakukan pemetaan daerah miskin dan potensinya.

"Kalau dana desa itu bisa dikondisikan kita setidaknya 20-30 persen dari Rp 1 miliar bisa untuk hal-hal produktif di desa. Maka dari Rp 1 miliar ada 100-200 juta misalnya untuk pembibitan jagung, dan rumput laut," kata dia.

Gubernur Sulawesi Selatan itu mencontohkan, pihaknya telah menerapkan pemberdayaan masyarakat untuk menanam jagung dan rumput Laut. Untuk pembibitan jagung saja pihaknya menginvestasikan Rp 38 miliar dan menghasilkan Rp 3 triliun. Untuk rumput laut saja dengan modal Rp 100 miliar, dalam 45 hari akan menghasilkan Rp 4,2 triliun.

"Dalam setahun saya mendapatkan uang dari pertanian Rp 44 triliun," ujar dia. Jika ingin ditiru, daerah lain bisa mengembangkan sesuai dengan komoditi daerah terkait.

Untuk menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa tersebut, kata dia perlu ada kelembagaan program yang mengendalikannya.‎ Hal itu bisa diawasi oleh Bappeda, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemudian ada agenda aksinya dari hulu sampai hilir.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat