PIKIRAN RAKYAT - Aturan baru perjalanan udara terkait tes PCR yang menjadi syarat wajib bagi penumpang pesawat memicu respon dan kritik tak setuju dari sejumlah pihak.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin juga menganggap pemerintah tidak adil dalam membuat kebijakan wajib PCR untuk syarat penerbangan, hal itu ditanggapi atas Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021.
Inmendagri tersebut membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 di Wilayah Jawa dan Bali, syarat penerbangan domestik tidak lagi mengizinkan penggunaan tes rapid antigen. Pelaku perjalanan penerbangan hanya diperbolehkan menggunakan tes RT-PCR.
Alifudin juga mengaku sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah agar mengkaji kebijakan tersebut, salah satunya karena tarif yang mahal.
“Padahal sudah berulangkali Alifudin mengingatkan Pemerintah agar kaji ulang kebijakan syarat PCR untuk penerbangan, karena terlalu mahal dan tidak semua moda transportasi diberlakukan sama,” kata Alifudin dalam Keterangannya kepada wartawan, Jumat, 22 Oktober 2021.
Lebih lanjut, dia menilai apalagi masa berlaku Swab PCR hanya 2×24 jam, karenanya benar-benar harus dikaji ulang terkait polemik ini, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Fraksi.PKS.
Baca Juga: Aturan Wajib PCR Sebagai Syarat Naik Pesawat Terbang Tuai Polemik, Pakar: Perlu Dikoreksi!
“Bukan karena dia orang kaya bisa naik pesawat, dan juga bukan orang miskin dia naik transportasi darat, kaya KRL, Bus dan lainnya, tapi karena kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjalanannya,” tutur Alifudin