PIKIRAN RAKYAT - Istana Kepresidenan menegaskan bahwa kewajiban tes PCR sebagai syarat perjalanan, bukan agenda pemulihan ekonomi.
Hal itu diungkap ketika Menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo, dicecar tenaga kesehatan, mengenai kewajiban tes PCR, yang dinilai membebani perekonomian.
Terdapat tiga hal yang jadi strategi, kata Abraham Wirotomo. Pertama, mengendalikan Covid-19; kedua, bantuan; dan ketiga, lapangan pekerjaan.
“Memastikan rakyat tidak lapar, bentuk kebijakannya apa? Yakni dengan bansos. Bansosnya beraneka ragam, ada yang menggunakan PKH, dana desa, ada yang didistribusikan langsung dari pemerintah masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Sayangkan Sikap 'Nyelonong' Ariel NOAH yang Buat Hidupnya Jadi Gaduh, Aura Kasih: Gue Gak Kenal Dia
Pemerintah mengaku meninjau pendapat para ahli, utamanya epidemiolog, serta jurnal ilmiah, maka diambil kebijakan ini.
Ketika kasus menurun, sempat ada opsi membuka keran ekonomi seluasnya. Tetapi, hal itu dikesampingkan dulu.
“Strategi yang harusnya diambil oleh negara, ketika kasusnya rendah, maka harus menjaga kasusnya untuk tetap rendah,” katanya seraya menyebutkan contoh negara Inggris, Belanda, Jerman.
Baca Juga: Aktivis NU Berbicara Tentang Penyiksaan Anjing di Aceh, Bandingkan dengan Penyembelihan Hewan Kurban
Angka vaksinasi negara-negara itu, telah mencapai 50 persen lebih, tetapi kasusnya tetap tinggi.