PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono mengaku negara tidak mungkin meminjam uang kepada rakyatnya terkait dengan belanja pelayanan operasional.
Hal itu menanggapi peristiwa yang terjadi di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat di mana sang lurah diduga meminjam uang ratusan juta kepada warga untuk membayar honor RT RW.
"Mana mungkin negara pinjam kepada rakyatnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Pemprov Jakarta pinjam pihak ketiga untuk urusan sifatnya belanja pelayanan belanja operasional," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis, 28 Oktober 2021.
Mujiyono juga melihat adanya kejanggalan dalam kasus ini, karena uang honor itu dibayarkan langsung oleh peminjam kepada RT RW. "Kok aneh sih? masa? transfer itu kan langsung dari bendahara kepada RT RW melalui bank DKI," ucapnya.
Baca Juga: Usai Gelar Aksi, Massa Buruh dan Mahasiswa Kritisi Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf Bubar Dengan Tertib
Kronologi Kelurahan Duri Kepa Pinjam Uang ke Warga
Sandra Komala Dewi, warga kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang melaporkan Lurah Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Marhali ke Polres Metro Tangerang Kota.
Sandra melaporkan Marhali berkaitan dengan pinjaman uang sebesar Rp264.500.000 yang dilakukannya sekitar Mei 2021 lalu. Marhali meminjam uang ratusan juta tersebut bukan untuk kebutuhan pribadinya, namun untuk pembayaran honor sejumlah 51 rukun tetangga (RT) di wilayahnya.
Dia menjelaskan, kronologi peristiwa ini terjadi pada Mei 2021, saat itu Bendahara Kelurahan Duri Kepa, Devi Ambarsari menghubungi dirinya untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk pembayaran honor RT.
Baca Juga: Massa Demo Buruh dan Mahasiswa di Jakarta Singgung Rapat Pimpinan KPK di Hotel Mewah: Piknik?