PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KontraS) menolak KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI seperti yang diusulkan Presiden Jokowi kepada DPR.
Pencalonan Jenderal Andika disebut sebagai langkah mundur reformasi sektor keamanan.
"Saya bisa katakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KontraS) ini menolak usulan Presiden kepada DPR yang ngajukan nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, secara virtual, Kamis, 4 November 2021.
Dia mengungkapkan ada beberapa alasan penolakan Jenderal Andika jadi Panglima TNI, salah satunya terkait pelanggaran HAM dan seharusnya dari matra Angkatan Laut.
"Pertama, nama yang bersangkutan (Andika Perkasa) terimplikasi dalam kasus pelanggaran HAM. Kedua adalah jabatan Panglima TNI seharusnya dirotasi dari matra Angkatan Udara ke matra Angkatan Laut," ujar Usman.
Baca Juga: Kapolri 'Tertampar' oleh Kejujuran Cleaning Service yang Kembalikan Cek Rp35,9 Miliar
Sebab kata dia, Panglima dari matra TNI AD sebelumnya telah mendahului proses jabatan Panglima TNI sebelum Panglima TNI sekarang dari angkatan udara.
Selain itu, Usman Hamid juga meminta Presiden, DPR dan lembaga negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Jenderal Andika Perkasa.
"Dua hal yang saya sampaikan dari sudut pandang yang pertama dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan kedua dari sudut pandang pertahanan negara," kata Usman Hamid.
Dia menyebut rekam jejak Andika Perkasa dalam kasus pelanggaran HAM di Papua harus menjadi pertimbangan negara.