JAKARTA, (PR).- Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi benar melarang produk yang terbuat dari bahan plastik. Hal ini karena sampah plastik di berbagai daerah, termasuk di wilayah DKI Jakarta, dinilai telah mencemaskan.
"Plastik itu sifatnya tidak mudah di daur ulang, maka kita meminta supaya pemerintah tidak usah ragu-ragu, sekarang distop saja penggunaan plastik," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha dalam rilis di Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018, seperti dilansir Kantor Berita Antara.
Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, kantong plastik menyumbang delapan juta ton sampah yang dibawa ke laut setiap tahunnya. Sehingga pada 2050 plastik bakal lebih banyak daripada ikan di laut.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, melalui pemberian edukasi kepada masyarakat, sekaligus memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir.
Ia juga mengimbau generasi muda agar berperan aktif menyebarkan pemahaman dan menerapkan secara nyata untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Back to besek
Sebelumnya, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) mendorong masyarakat Jakarta untuk mengikuti gerakan 'back to besek' bambu.
"Penggunaan besek bambu ini merupakan salah satu upaya konkret dan nyata untuk mengurangi ancaman mikroplastik sebagai dampak penggunaan plastik dan styrofoam," kata Manajer Program Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yayasan Kehati Basuki Rahmad.
Basuki Rahmad menjelaskan, penggunaan besek sebagai bungkus makanan memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat, baik yang tinggal di hulu maupun hilir daerah aliran sungai Jakarta.