kievskiy.org

Renegosiasi Pemerintah Soal Freeport Dianggap Jalan Terbaik

HAMPARAN endapan pasir sisa tambang (sirsat) bersebelahan dengan kota Timika di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Foto diambil dari udara, pertengahan September 2016.*
HAMPARAN endapan pasir sisa tambang (sirsat) bersebelahan dengan kota Timika di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Foto diambil dari udara, pertengahan September 2016.*

JAKARTA, (PR).- Renegoisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Freeport dinilai Anggota MPR dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing. Dalam soal Freeport, Johnny menyebut ada kepentingan nasional yang harus diperhatikan. “Perlu tata kelola baru agar saham yang dimiliki pemerintah semakin besar”, kata Johnny saat menjadi pembicara dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang digelar di Press Room, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 8 Oktober 2018. Menurut Johnnya, langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersiil disebut cara aman untuk menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia. Apalagi masalah Freeport diakui merupakan masalah yang panjang sejak pembebasan Papua, sehingga tak mudah melakukan renegoisasi. “Pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan nasionalisasi terhadap sumber daya alam yang ada. Langkah pemerintah itu tak hanya pada Freeport namun juga pada Blok Mahakam dan Blok Rokan. Ini merupakan jawaban kepada publik terhadap keinginan untuk mengelola sendiri sumber daya alam yang ada. Dengan demikian memberi manfaat bagi bangsa Indonesia," ucap dia. Menanggapi pernyataan Johnny, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin tak menyangkal kalau Freeport adalah salah satu kekayaan bangsa yang sayangnya, tak dinikmati oleh seluruh bangsa. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini menyebut bahkan masyarakat di sekitarnya hanya bisa mengambil emas di sungai dengan cara diayak. “Ada sesuatu yang salah sehingga perlu diperbaiki”, kata Ujang. Untuk itu alumni UIN Sunan Gunung Djati ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam soal Freeport. Kendati demikian Ujang juga mengingatkan agar ke depannya pengelolaan Freeport bisa lebih adil kepada masyarakat. Apalagi pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah seperti Papua, sering terjadi karena ketidakadilan pembagian sumber daya alam. "Kesejahteraan masyarakat di sana harus meningkat. Kalau masyarakat masih miskin maka proses demokrasi hanya berjalan prosedural”, ujar alumni Program S3 UI itu.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat