BANDUNG, (PR).- Kasus dugaan suap perijinan proyek Meikarta disinyalir tidak akan berhenti dalam kaitan Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus suap izin lahan properti itu bisa membuka aliran dana terkait Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
“Kita juga tidak bisa bilang tidak ada (kaitan Pilgub Jabar 2018). Kita harus mengumpulkan bukti-bukti seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang. Makanya KPK dalam OTT sering mengatakan, ‘dan kawan-kawan’. Jadi ‘dan kawan-kawan’ ini perlu waktu karena KPK tidak boleh menyebutkan juga di depannya. Makanya selalu merunut pelan-pelan ke belakang, kroscek lagi, baru kemudian kita bisa membuktikannya," tutur Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam roadshow Bus Edukasi KPK, di Balai Kota Bandung, Selasa 30 Oktober 2018.
Saut tidak ingin berspekulasi terkait aliran dana ke arah operasional Pilgub Jabar 2018. Namun, penyidikan masih banyak membuka kemungkinan.
Apalagi, dalam proses penyidikan telah melibatkan banyak saksi. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 34 saksi yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Lippo Group.
“Saya belum melihat (keterlibatan pilkada) itu. Tapi nanti penyidik akan melengkapi. Tapi biasanya kita akan mendalami secara bertahap,” kata Saut.
Meski begitu, berdasarkan pengalaman proses pengungkapan kasus rasuah oleh KPK yang melibatkan kepala daerah, beberapa kali menyeret urusan pilkada. Contohnya pun pernah terjadi di Jawa Barat.
“Pernah ada beberapa kali di Jawa Barat alirannya ke sana (pilkada). Apakah ada aliran (suap Meikarta) ke sana (Pilgub Jabar)? Kita dalami dulu,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat agar bersabar menunggu proses pengungkapan kasus suap Meikarta ini. Saut memastikan KPK akan terus bekerja keras membongkar kasus yang sudah menyeret keterlibatan kepala daerah itu.
Dalam menelusuri aliran dana bagi operasional Pilgub Jawa Barat, KPK masih membutuhkan waktu. KPK juga enggan gegabah mengaitkan seseorang dengan sebuah kasus tanpa bukti lengkap.